JAKARTA, KOMPAS.TV - Revisi UU Pilkada oleh DPR resmi dibatalkan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada akan menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). <br /> <br />Menanggapi batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan mengikuti keputusan MK terkait aturan Pilkada. <br /> <br />KPU juga akan segera berkoordinasi dengan Komisi II DPR untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2024. <br /> <br />Kini, tongkat selanjutnya ada pada KPU untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada mendatang. <br /> <br />Lalu, bagaimana masyarakat dapat terus mengawal keputusan MK tanpa intervensi? <br /> <br />Apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh lembaga terkait, khususnya KPU terkait keputusan MK ini? <br /> <br />Simak pembahasan selengkapnya bersama Ketua KPU tahun 2021-2022, Ilham Saputra dan Pengamat Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam. Melalui sambungan telepon, hadir pula Hakim MK 2003-2006, Maruarar Siahaan. <br /> <br />#revisiuupilkada #kpu #kawalputusanmk #dpr #pilkada <br /> <br />Baca Juga Turut Sampaikan Aspirasi, Ini Aksi Reza Rahadian & Komika yang Ikut Demo Revisi UU Pilkada di DPR di https://www.kompas.tv/video/532895/turut-sampaikan-aspirasi-ini-aksi-reza-rahadian-komika-yang-ikut-demo-revisi-uu-pilkada-di-dpr <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532920/full-eks-ketua-kpu-pengamat-eks-hakim-mk-soal-nasib-revisi-uu-pilkada-yang-batal-langkah-kpu
